CILACAP – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) resmi mengembangkan program pemberdayaan narapidana melalui sektor industri dan pertanian di kawasan Nusakambangan, Cilacap, guna mengimplementasikan sistem pemenjaraan modern yang lebih produktif. Langkah strategis ini diambil baru-baru ini sebagai upaya nyata negara dalam menekan angka kerugian operasional penjara dengan mengoptimalkan potensi lahan serta tenaga kerja dari warga binaan secara berkelanjutan.
Program inovatif ini mengacu pada teori ‘The Economics of Crime and Punishment’, di mana sistem pemasyarakatan didorong untuk memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus mengurangi beban finansial negara. Dengan mengubah pola pikir penjara dari sekadar lembaga punitif menjadi pusat produksi, para narapidana diharapkan dapat berkontribusi langsung pada pendapatan negara melalui hasil karya industri dan komoditas pertanian yang mereka kelola di balik jeruji besi.
Kriminolog menekankan bahwa efisiensi pengelolaan lembaga pemasyarakatan kini menjadi prioritas utama demi keadilan ekonomi. “Negara tidak boleh rugi dalam mengelola sistem pemenjaraan; pemberdayaan narapidana lewat sektor industri dan pertanian adalah solusi konkret untuk mewujudkan kemandirian ekonomi sekaligus memberikan bekal hidup bagi narapidana,” ujar seorang pakar menanggapi sistem baru di Nusakambangan tersebut.
Selain bertujuan untuk profitabilitas negara, program ini juga menjadi sarana pembinaan mental dan keterampilan teknis bagi para warga binaan. Melalui pelatihan kerja yang intensif di sektor industri dan agrikultur, pemerintah berharap para narapidana memiliki keahlian yang kompetitif sehingga mereka siap berintegrasi kembali ke masyarakat dan hidup mandiri setelah menyelesaikan masa pidananya.
