WASHINGTON D.C. – Sejumlah anggota Partai Demokrat di Kongres Amerika Serikat mendesak Departemen Luar Negeri AS di Washington D.C. baru-baru ini untuk mengakhiri kebijakan tutup mulut terkait kepemilikan senjata nuklir Israel guna mendorong transparansi di Timur Tengah. Langkah ini diambil sebagai bentuk kritik terhadap standar ganda AS yang selama puluhan tahun enggan mengakui keberadaan arsenal nuklir Israel secara resmi, meskipun dunia internasional telah lama mengetahuinya melalui berbagai laporan intelijen.
Desakan ini bertujuan agar pemerintah AS bersikap lebih jujur dalam menjalankan diplomasi nuklir di kawasan yang penuh konflik tersebut. Salah satu anggota Kongres menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan kunci utama dalam menjaga perdamaian dunia dan kredibilitas Amerika di mata internasional. “Kebijakan pembungkaman ini sudah tidak relevan dan justru menghambat upaya diplomasi nuklir yang jujur di kawasan Timur Tengah,” ujar salah satu narasumber dari pihak Kongres dalam surat resminya kepada Departemen Luar Negeri.
Selama ini, Israel konsisten mempertahankan kebijakan ‘ambiguitas nuklir’ dengan tidak membenarkan atau membantah kepemilikan senjata pemusnah massal sejak dekade 1960-an. Dengan tekanan baru dari internal sekutu terdekatnya, diharapkan ada perubahan paradigma kebijakan luar negeri AS yang memungkinkan pengawasan internasional lebih ketat terhadap fasilitas nuklir di Israel, sebagaimana tuntutan yang diberikan kepada negara-negara lain di kawasan tersebut.
