MAKASSAR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan perlindungan lahan pertanian produktif guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional saat melakukan evaluasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Langkah strategis ini dilakukan melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang kini menjadi fokus utama pemerintah pusat untuk mencegah alih fungsi lahan secara masif di berbagai daerah di Indonesia.
Nusron mengungkapkan bahwa upaya ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Perlindungan lahan pertanian produktif adalah prioritas utama pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan yang mandiri serta mewujudkan swasembada yang berkelanjutan di masa depan,” tegas Nusron Wahid dalam keterangan resminya kepada media.
Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan performa yang sangat positif dengan mencatatkan progres penetapan LP2B mencapai 88,05 persen, sebuah angka yang telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan ini diharapkan menjadi rujukan bagi provinsi lain agar lebih disiplin dalam mengamankan zona hijau pertanian, sehingga integrasi data tata ruang tetap selaras dengan upaya penguatan lumbung pangan nasional.
