SAMARINDA – Wali Kota Samarinda yang juga kader Partai Gerindra, Andi Harun, angkat bicara mengenai polemik pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, terkait penunjukan Hijrah sebagai tim ahli gubernur yang disebut sebagai hak prerogatif.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Harun saat ditemui di Anjungan Karangmumus, Balaikota Samarinda, Jumat (1/5/2026). Ia mengungkapkan bahwa dirinya baru mengetahui persoalan itu setelah mencuat di media sosial, terutama setelah adanya respons dari sejumlah kader Gerindra terhadap pernyataan Rudy Mas’ud dalam konferensi pers.
Menurut Andi Harun, langkah Rudy Mas’ud yang menyampaikan permintaan maaf patut diapresiasi sebagai bentuk itikad baik di tengah reaksi yang berkembang. Namun demikian, ia menilai masih ada kekurangan dalam substansi permintaan maaf tersebut.
Hal itu, kata dia, karena pada pernyataan awal Rudy secara spesifik menyebut nama Hashim Djojohadikusumo dan Presiden Prabowo Subianto. Sementara dalam klarifikasi selanjutnya, permintaan maaf justru disampaikan secara umum tanpa menyebut pihak yang sebelumnya disebutkan.
“Saya menghargai permintaan maaf Pak Gubernur atas pernyataan sebelumnya yang sempat mengaitkan isu hubungan pribadi dengan perbandingan antara Pak Hashim dan Presiden Prabowo,” ujar Andi Harun.
Ia menilai penggunaan bahasa yang terlalu umum dalam klarifikasi tersebut menimbulkan anggapan di kalangan kader Gerindra bahwa permintaan maaf itu belum sepenuhnya bersifat personal. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Rudy Mas’ud menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Hashim Djojohadikusumo dan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meredakan situasi dan mencegah polemik meluas, baik di tingkat daerah maupun nasional, sekaligus menunjukkan sikap terbuka dan bertanggung jawab di tengah sorotan publik.
Andi Harun juga menegaskan bahwa dirinya tidak melihat adanya niat buruk dalam pernyataan Rudy Mas’ud. Namun, karena persoalan ini telah menjadi perhatian luas, publik tidak hanya menilai dari sisi niat, tetapi juga dari bagaimana penyelesaiannya dilakukan.
Ia berharap polemik tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik agar tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan dampak negatif di internal partai maupun di ruang publik.(*)
