JAKARTA – Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, memberikan kritik tajam terhadap instruksi Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait rencana pengajaran Bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia dalam keterangan resminya di Jakarta baru-baru ini. Langkah tersebut dinilai kurang tepat sasaran karena pemerintah seharusnya lebih fokus membenahi masalah mendasar pendidikan nasional, terutama rendahnya tingkat literasi siswa yang masih berada di bawah standar global.
Ubaid menilai bahwa penambahan mata pelajaran bahasa asing baru hanya akan menambah beban kurikulum tanpa menyentuh akar permasalahan pendidikan di tanah air. Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah memastikan anak-anak Indonesia mampu menguasai literasi dasar dan numerasi dengan baik sebelum diperkenalkan dengan bahasa internasional tambahan yang bersifat opsional. “Kebijakan ini tidak relevan dengan masalah literasi anak Indonesia yang saat ini sedang mengalami krisis,” ujar Ubaid Matraji saat menanggapi wacana tersebut.
Selain masalah relevansi, JPPI juga menyoroti urgensi pemerataan kualitas guru dan fasilitas sekolah di berbagai daerah pelosok yang masih jauh dari kata layak. Penambahan bahasa Prancis dianggap sebagai program yang elit dan tidak menjawab kebutuhan nyata jutaan siswa yang masih kesulitan mengakses buku bacaan bermutu. JPPI mendesak agar pemerintah lebih serius melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengajaran literasi agar peringkat pendidikan Indonesia dapat meningkat secara signifikan di masa depan.
