JAKARTA – Sejumlah pengamat mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN). Desakan ini muncul karena pergantian pimpinan dianggap tidak cukup efektif jika masalah fundamental seperti potensi korupsi sistematis dan kegagalan distribusi gizi yang membayangi program sejak awal belum dituntaskan secara transparan.
Kekhawatiran utama para ahli terletak pada deretan persoalan teknis dan administratif yang terus berulang tanpa adanya solusi konkret dari pihak terkait. Tanpa adanya audit mendalam, program MBG dikhawatirkan hanya akan menjadi beban anggaran negara yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan anak-anak, sekaligus membuka celah bagi praktik penyelewengan dana oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Kritik tajam diarahkan pada pola manajemen BGN yang dinilai perlu dibenahi dari akar permasalahannya, bukan sekadar mengganti figur di pucuk pimpinan. Sebagaimana ditegaskan oleh pengamat kebijakan publik, “Tanpa evaluasi secara menyeluruh, pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) hanya akan meneruskan kegagalan program dan korupsi sistematis.” Langkah penghentian sementara ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyusun strategi yang lebih akuntabel dan tepat sasaran.
