JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Sosial (Kemensos) atas langkah proaktifnya dalam melakukan konsultasi terkait pengadaan barang dan jasa pada program Sekolah Rakyat di Jakarta baru-baru ini. Upaya transparansi ini dilakukan guna memastikan penyelenggaraan program pendidikan bagi masyarakat prasejahtera tersebut berjalan akuntabel dan bebas dari risiko tindak pidana korupsi sejak tahap perencanaan.
Langkah Kemensos ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance). Dengan melibatkan KPK dalam proses pengawasan dan konsultasi, potensi penyimpangan dalam distribusi anggaran maupun pelaksanaan teknis di lapangan dapat dimitigasi secara efektif demi kepentingan masyarakat luas.
“Kami sangat mengapresiasi keterbukaan Kemensos yang proaktif berkonsultasi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam penyelenggaraan program Sekolah Rakyat sebagai upaya nyata pencegahan korupsi,” ungkap pihak KPK dalam keterangan resminya. Sinergi ini diharapkan menjadi standar baru bagi instansi pemerintah lainnya dalam menjalankan program strategis nasional secara transparan.
Melalui pengawalan ketat dari lembaga antirasuah, program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menyasar target penerima manfaat secara akurat tanpa kendala hukum di kemudian hari. Kemensos menegaskan akan terus menjalin komunikasi intensif dengan KPK untuk memastikan seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat tetap berada pada jalur integritas yang benar.
