YERUSALEM – Jaksa Agung Israel, Gali Baharav-Miara, secara resmi memperingatkan adanya kemerosotan demokrasi yang signifikan di Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu baru-baru ini. Dalam pernyataan resminya di Yerusalem, ia menyoroti bagaimana pemerintah secara sistematis mulai mengabaikan putusan pengadilan dan berupaya melemahkan independensi lembaga peradilan nasional. Fenomena ini memicu kekhawatiran serius dari berbagai pihak mengenai masa depan penegakan hukum dan stabilitas politik di negara tersebut.
Kondisi ini dipicu oleh berbagai kebijakan kontroversial pemerintah yang dianggap merusak pilar-pilar hukum fundamental. Baharav-Miara menegaskan bahwa tindakan mengabaikan aturan hukum merupakan ancaman nyata bagi fondasi negara demokrasi. “Kita sedang menyaksikan proses yang sangat mengkhawatirkan di mana independensi sistem peradilan terus ditekan, yang pada akhirnya membahayakan perlindungan hak-hak warga negara,” tegas Baharav-Miara dalam sebuah forum diskusi hukum.
Kritik tajam ini muncul di tengah ketegangan politik yang terus meningkat akibat rencana reformasi peradilan yang diusung oleh koalisi sayap kanan Netanyahu. Para pengamat internasional menilai langkah pemerintah ini berpotensi mengubah wajah demokrasi Israel secara permanen dan menciptakan ketidakpastian hukum. Jika pelemahan lembaga hukum ini terus berlanjut, Israel dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam krisis konstitusional yang jauh lebih dalam di masa depan.
