JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Marcus Mekeng, secara tegas meminta Pemerintah agar pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengambil alokasi dari anggaran pendidikan nasional. Langkah ini diambil di Jakarta guna memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga tanpa adanya pemotongan dana demi program prioritas baru tersebut. Melalui koordinasi fraksi, Golkar berencana segera mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan teknis pembiayaan agar tidak membebani sektor pendidikan yang sudah diatur dalam konstitusi.
Melchias menekankan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN harus tetap difokuskan sepenuhnya pada peningkatan mutu sekolah, fasilitas belajar, dan kesejahteraan guru di seluruh pelosok negeri. “Kami menyarankan agar sumber pendanaan MBG dicari dari sektor lain di luar anggaran pendidikan yang sudah dipatok minimal 20 persen oleh konstitusi,” ujar Mekeng saat menyampaikan aspirasinya. Menurutnya, penggunaan dana pendidikan untuk program makan gratis dikhawatirkan akan mengganggu target pemenuhan kebutuhan dasar infrastruktur sekolah yang masih tertinggal.
Rencana pengiriman surat kepada Presiden ini merupakan bentuk pengawalan Partai Golkar terhadap kebijakan pemerintah agar berjalan selaras dengan mandat Undang-Undang. Fraksi Golkar berharap pemerintah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan negara lainnya atau melakukan realokasi pada pos anggaran non-pendidikan untuk mendukung program MBG tersebut. Dengan skema pendanaan yang tepat, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dan peningkatan kualitas sektor pendidikan dapat berjalan beriringan demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
