TAPANULI TENGAH – Lima partai politik di Tapanuli Tengah (Tapteng) resmi menggulirkan wacana pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, baru-baru ini akibat dugaan serius terkait penyelewengan anggaran daerah. Langkah politik ini diambil oleh koalisi lintas partai di gedung DPRD setempat setelah menilai kinerja bupati yang sangat lamban dalam menangani serangkaian bencana alam yang melanda wilayah Tapteng. Perpaduan antara masalah transparansi keuangan dan kegagalan manajemen krisis menjadi pemicu utama mosi tidak percaya ini digulirkan.
Kekecewaan para anggota dewan memuncak seiring dengan temuan indikasi ketidaksesuaian alokasi dana publik yang seharusnya diprioritaskan untuk pemulihan infrastruktur pascabencana. Perwakilan partai menilai bahwa tanggung jawab eksekutif dalam menjaga kesejahteraan masyarakat tidak terpenuhi, sehingga proses pengawasan harus ditingkatkan ke tahap konstitusional yang lebih tegas. Tekanan politik ini pun semakin menguat di tengah sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah daerah saat ini.
Salah satu juru bicara dari koalisi partai politik yang mengajukan mosi tersebut menegaskan bahwa tindakan ini adalah langkah terakhir demi menyelamatkan tata kelola pemerintahan. “Kami menilai ada penyelewengan anggaran yang cukup serius dan respon bencana yang sangat tidak memadai, sehingga langkah pemakzulan ini menjadi opsi konstitusional yang harus diambil demi rakyat Tapanuli Tengah,” tegasnya dalam keterangan resmi kepada awak media.
Saat ini, dinamika politik di Tapanuli Tengah terus memanas seiring dengan persiapan sidang-sidang lanjutan di DPRD untuk menindaklanjuti isu pemakzulan tersebut. Publik kini menantikan klarifikasi resmi dari Masinton Pasaribu untuk memberikan penjelasan mendalam terkait tudingan yang dialamatkan kepadanya. Perkembangan kasus ini diperkirakan akan menjadi penentu masa depan kepemimpinan di Tapteng serta integritas pengelolaan anggaran daerah ke depannya.
