KABUL – Sejak merebut kekuasaan lima tahun lalu di Kabul, pemerintahan Taliban telah mengeluarkan serangkaian dekrit yang secara sistematis menghapus hak-hak perempuan Afghanistan dari ruang publik demi menerapkan kebijakan otoritas mereka. Langkah ini mencakup larangan akses pendidikan menengah dan tinggi, pembatasan ketat di dunia kerja, hingga aturan perjalanan tanpa pendamping bagi perempuan di seluruh negeri. Para ahli memperingatkan bahwa pengucilan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga berisiko melumpuhkan masa depan sosial dan ekonomi Afghanistan secara permanen.
Berbagai organisasi internasional dan pengamat kemanusiaan terus menyoroti kemunduran drastis yang dialami kaum hawa di bawah rezim saat ini. Meskipun ada tekanan global agar Taliban melunakkan sikap mereka, kebijakan diskriminatif justru kian diperketat sehingga berdampak buruk pada kesejahteraan jutaan warga. Terkait kondisi yang memprihatinkan ini, para ahli menyatakan, “Dekrit yang membatasi hak perempuan dan anak perempuan untuk belajar, bekerja, bepergian, dan bertindak secara mandiri kini mengancam untuk merusak Afghanistan secara permanen.”
Hingga saat ini, komunitas internasional terus mendesak Taliban untuk memulihkan hak-hak dasar perempuan sebagai syarat utama untuk mendapatkan pengakuan diplomatik yang lebih luas. Tanpa keterlibatan aktif perempuan dalam kehidupan publik dan pembangunan, pertumbuhan ekonomi Afghanistan diprediksi akan terus terhambat dan isolasi terhadap negara tersebut akan semakin dalam di mata dunia.
