LARANTUKA – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengunjungi Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, untuk memulihkan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak gempa bumi baru-baru ini. Langkah respons cepat ini bertujuan untuk mengganti seluruh dokumen penting masyarakat yang hilang atau rusak akibat bencana tanpa dipungut biaya sepeser pun. Pemerintah segera mendirikan posko layanan darurat di titik-titik strategis guna memastikan warga kembali memiliki identitas resmi untuk mengakses bantuan sosial dan layanan publik lainnya.
Tim teknis dari Ditjen Dukcapil dikerahkan langsung ke lapangan untuk mempercepat proses verifikasi data dan pencetakan ulang dokumen seperti KTP-el, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran. Upaya jemput bola ini dilakukan karena banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan harta benda, termasuk dokumen kependudukan, saat guncangan gempa terjadi. Layanan ini menjadi prioritas utama pemerintah dalam fase pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.
Dalam tinjauannya ke lokasi pengungsian, Teguh Setyabudi menegaskan komitmen negara untuk memberikan kemudahan bagi para penyintas dalam mengurus administrasi mereka. “Kami pastikan semua dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat gempa akan diganti secara gratis dan prosesnya dipermudah agar warga bisa segera mengurus keperluan pemulihan lainnya,” ujar Teguh saat berdialog dengan warga setempat.
Selain memberikan dokumen fisik secara gratis, Dukcapil juga mengimbau masyarakat untuk mulai mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai langkah antisipasi di masa depan. Dengan sistem digital, risiko kehilangan data akibat bencana alam dapat diminimalisir. Masyarakat diharapkan segera melaporkan kebutuhan dokumen mereka kepada petugas di posko terdekat agar proses pemulihan administrasi di Flores dapat tuntas dalam waktu singkat.
